|
Masyarakat Humbang Hasundutan Tuntut Bupati Mundur |
|
|
|
|
Ditulis Oleh Ratman Simamora, SE
|
|
Friday, 28 September 2007 |
Doloksanggul, PI - Beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Rakyat Peduli Humbang Hasundutan (KRPH2) baru-baru ini menggelar aksi unjukrasa. Aksi yang berlangsung di halaman kantor Bupati Humbahas itu tidak dihadiri oleh Drs.Maddin Sihombing, M.Si selaku Bupati Humbahas.
Para pengunjuk rasa berdatangan dari berbagai pelosok desa dari 10 kecamatan di Kab. Humbahas. Secara umum, aksi berlangsung dengan tertib, karena sebelumnya sudah ada pemberitahuan kepada Kapolres Humbahas.
Aksi tersebut sempat dihalang-halangi oleh salah satu OKP (organisasi kepemudaan) yang membawa kenderaan berlambang IPK (Ikatan Pemuda Karya). Namun pihak kepolisian kemudian menertibkan dengan memerintahkan OKP tersebut tidak memancing terjadinya anarkis. Kemudian aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan salah satu pengunjuk rasa membacakan Pernyataan Sikap dam Tuntutan Pengunjuk Rasa.
Massa kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Humbahas. Aksi unjuk rasa selanjutnya berlangsung di halaman kantor DPRD Humbahas. Ketua DPRD Bangun Silaban, SE dan Wakil Ketua DPRD Aslin Simamora beserta beberapa anggota DPRD Humbahas turut hadir pada saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Lagi-lagi aksi unjuk rasa tersebut sempat dihalang-halangi oleh salah satu OKP (organisasi kepemudaan) yang membawa kenderaan berlambang IPK (Ikatan Pemuda Karya). Namun pihak kepolisian kemudian menertibkan dengan memerintahkan OKP tersebut tidak memancing terjadinya anarkis. Kemudian aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan salah satu pengunjuk rasa membacakan Pernyataan Sikap dam Tuntutan Pengunjuk Rasa.
Ketua DPRD kab. Humbahas, Bangun Silaban, kemudian menerima Pernyataan Sikap dan Tuntutan Pengunjuk Rasa. Kemudian beliau di hadapan para pengunjuk rasa dan beberapa anggota DPRD berjanji akan segera mengadakan rapat khusus unjuk menyikapi tuntutan para pengunjuk rasa.
Pengunjuk rasa yang diwakili oleh jurubucara Guntur Sariaman Simamora dan Christoper Simamora menyindir pemkab Humbahas dan anggota DPRD dengan nyanyian Pemda Humbahas Pemda Loyo, DPRDnya gendut-gendut, Tak berani buka mulut yang keluar hanya kentut, Dasar badut-badut gendut.
Dari hasil pantauan dan pembicaraan dengan masyarakat yang sempat menyaksikan unjuk rasa, banyak masyarakat yang mendukung aksi unjuk rasa tersebut namun tidak bisa terlibat langsung karena kendala mencari nafkah baik sebagai petani, buruh, tukang becak, supir dan lain sebagainya.
Masyarakat menilai Pemkab Humbahas sangat kental dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam membuat kebijakan, contoh Koncoisme dan Nepotisme dalam pengangkatan pejabat Sekda Humbahas, pengangkatan Kepala Dinas Praswil dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Demikian juga halnya dalam pengangkatan PNS di berbagai instansi di pemkab Humbahas, 90% lebih berasal dari luar Kab. Humbahas dan sarat KKN.
Melihat dan merasakan situasi seperti ini, KRPH2 mendesak dan menuntut : Pertama, mereka menuntut dicopotnya jabatan Sekda Humbahas Martuaman Silalahi atau Bupati mundur.
Kedua, Tolak Pengadaan Mobil Dinas Bupati Tahun Anggaran 2007 senilai Rp. 800 juta; atau Bupati mundur!
Ketiga, Usut Indikasi KKN dalam Pengadaan Barang dan lasa Tahun Anggaran 2007 di tiap instansi.
Keempat, Usut Tuntas Indikasi Suap Pemkab Kepada DPRD Humbahas Senilai Rp.1,2 Milyar.
Kelima, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas, Gratis Untuk Rakyat.
Keenam, Pupuk bersubsidi untuk petani.
Ketujuh, tanah, modal, dan teknologi modern untuk petani kolektif dan pemerataan pembangunan.
Kedelapan, usut tuntas penyimpangan penyaluran raskin.
Kesembilan, DPRD harus menolak LKPJ Bupati tahun 2006 dan DPRD Harus pro aktif disetiap kebijakan yang menyangkut publik dan birokrasi pemerintahan serta DPRD harus mengadukan setiap pelanggaran hukum yang terjadi di tubuh Pemkab Humbahas.
Dan Kesepuluh, aparat hukum harus segera mengusut semua dugaan korupsi di Pemkab Humbahas. ( Ratman Simamora /n)
|
