Kamis, Maret 11, 2010

Cari

Nasional

Izin Mendirikan Bangunan Harus Sesuai Pedoman

Bandung, PI- Kementerian Pekerjaan Umum & JICA, tanggal 10 Maret 2010 bertempat di Hotel Jayakarta,Dago Bandung selenggarakan Workshop Nasional tentang Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Administrasi Bangunan Gedung di Daerah Rawan Gempa di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Dirjen PU Cipta Karya,Ir.Budi Yuwono,Dipl,SE, Gubernur Jabar, Kepala Dinas Tarkim,Ir.Yerry Yanuar, JICA Repesentative,Mr.Tomiya Kiichi, Kepala BNPB Provinsi Sumbar dan Sekda Kab.Padang Pariaman,H.Yuen Karnova,SE, Team JICA dan para Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten/Kota se- Jawa Barat.

Dirjen PU Cipta Karya Ir.Budi Yuwono,Dipl,SE saat diwawancara Pelita Indonesia.com  mengatakan bahwa untuk mencapai daya guna pelaksanaan dan percepatan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa bumi di Indonesia, perlu ditangani secara komprenshif (menyeluruh)dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dimasyarakat maupun di pemerintahan kabupaten/kota,”ungkapnya.

Selain itu, Dirjen mengatakan agar upaya pencapaian target pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi rumah pasca gempa bumi di Indonesia, tercapai sasarannya yakni  rumah tinggal dengan kontruksi yang lebih aman sebagai tempat hunian, maka pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu di tetapkan pedoman pelaksanaannya.

Oleh karena itu Dirjen berharap, para ahli-ahli profesi di bidangnya masing-masing agar merapatkan barisan pada aspek pengaturan, pengawasan dan pengamanan. Sebab kita tahu masih banyak peraturan daerah tentang bangunan gedung yang belum menetapkan persyaratan secara teknis seperti yang diamanatkan UU No 28 Tahun 2002.

Maka dari itu kata Dirjen, pembinaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan harus di laksanakan dengan baik, sehingga masyarakat mengetahui dan IMB adalah sebuah sistem untuk tertib bangunan,bukan semata-mata hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD,”tandasnya.

Tahapan pembinaan ini secara teknis harus ada pendampingan, pengawasan teknis dari pemerintah pusat, provinsi juga masyarakat.  Pengawasan teknis harus dilakukan secara berjenjang dalam hal rumah sederhana.  Dengan sistem pengawasan berjenjang ini kita berharap berbagai kelemahan yang terjadi selama ini dapat dibenahi,”ungkapnya.(Dadan.N/Muller).

 

Kompetensi Peserta Lomba Diharapkan Meningkat

Bandung, PI - Pantauan wartawan Pelita Indonesia pada Kompetisi Instruktur Nasional di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri ( B2PLKDN ) Bandung ,jelang final (19/11) para peserta kontingen masih bersemangat menanti hasil keputusan para juri. 

Wawancara dengan salah seorang juri Asep Tajudin di lokasi kompetisi, megatakan dari hasil tes Las Nilai tertinggi diraih kontingen DKI Jakarta atas nama Sutrisno, kedua diraih kontingen Provinsi Riau atas nama Ngadiran , ketiga kontingen Provinsi Jawa Barat atas nama Bunbun Tribuana, keempat diraih kontingen Sulawesi Selatan atas nama M.Syarifuddin, dan kelima diraih kontingen Provinsi Silawesi Barat atas nama Epath Ranukan.

 

Halaman 1 dari 5

Banner

Total Tamu

Jumlah Kunjungan Konten : 676893
Terdapat 16 Tamu online